Probolinggo, Memo Timur_Terkait ditemukannya indikasi manipulasi dan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh management Obyek Ekowisata BeeJay Bakau Resort (BJBR), yang berlokasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Kota Probolinggo, dengan modus operandi menjual karcis tanda masuknya (TM) tanpa ada legalitas berupa perforasi dari Bidang Pendapatan di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Pemkot Probolinggo, Serta fakta di lapangan ditemukan nomor seri tanda masuk (TM) ganda yang juga tidak terperforasi, dan nomor seri TM yng diperforasi ke DPPKA Pemkot Probolinggo dengan nomor seri tidak urut dan loncat-loncat.
 |
Triani Prawanti, Kabid. Pendapatan DPPKA dan Joko, Kepala HRD BJBR
|
Pihak managemen BJBR, melalui Joko, Kepala HRD BJBR, ketika dikonfirmasi di kantornya, (Selasa, 12/1), melakukan perbuatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai upaya ‘membungkam’ kemerdekaan jurnalistik yang dijamin Undang-undang PERS, Nomor 40/tahun 1999, dengan cara memberikan amplop berisi uang sambil menerangkan bahwa permasalahan itu sudah terselesaikan dengan pihak Pendapatan di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset) dan tidak lagi perlu diberitakan.
“Pihak Dispenda (DPPKA, Red) sudah tahu hal ini, nanti akan hadir ke sini dan akan kami bayar kewajiban pajak kami, jadi permasalahan ini sudah selesai. Sehingga jangan diberitakan karena saya rasa tidak perlu lagi” kata Joko sambil menyodorkan amplop berisi uang. Kontan saja pemberian tersebut ditolak, mengetahui hal ini, buru-buru Joko meralat keterangannya, “Ini bukan suap, ini hanya uang pengertian kami kepada anda, karena anda sudah jauh-jauh meliput ke sini” rajuk Joko.
Di sisi lain, Triani Prawanti, Kabid Pendapatan DPPKA Kota Probolinggo, ketika dikonfrimasi di kantornya, (Selasa, 12/1), selain mengaku terkejut melihat Tanda Masuk BJBR tanpa ada perforasi, dugaan kuat adanya nomor seri ganda yang merupakan indikasi manipulasi dan penggelapan pajak mengatakan, “Saya tidak pernah mendapat informasi maupun koordinasi terkait penjualan karcis yang belum terperforasi itu dari pihak BJBR.” Triani juga menegaskan bahwa pihak BJBR terakhir memperforasi tiket masuk BJBR pada tanggal 5 Juni 2015 dengan nomer seri mulai 4000 sebanyak 20 bendel dengan rincian 100 tiket per bendelnya. “BJBR saat ini juga sedang meminta perforasi tanda masuk dengan nomor seri mulai 007001” lanjut Triani.
“Selama ini BJBR terhitung sebagai wajib pajak yang baik, pola penentuan pajaknya dengan system self assessment, dimana pihak wajib pajak berhak menghitung pendapatan, menentukan besarnya pajak yang harus dibayar serta melakukan pembayaran pajak sendiri tanpa dipungut” terang Triani. “Saya baru tahu kalo ada tiket tanpa perforasi dan kemungkinan bernomor seri ganda ini, saya akan segera ke BJBR untuk klarifikasi” imbuhnya.
Keterangan Triani ini menunjukkan kebohongan Joko, Kepala HRD BJBR yang mengatakan sudah berkordinasi dengan pihak DPPKA untuk menjual tiket tanpa perforasi tersebut. Lebih jauh, Triani juga kaget melihat fisik tiket yang ditunjukkan awak media ini, karena dianggapnya tidak sama. “Lho karcisnya tidak sama, BJBR cetak sendiri berarti ini ya” ungkapnya sambil mendokumentasikan TM milik Memo Timur yang dianggapnya cetakan BJBR sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Triani juga meminta kepada wartawan media ini agar tidak menulis dahulu dan berkoordinasi dengan pihak BJBR, “Jangan ditulis dulu ya mas, (wartawan Memo Timur, Red), koordinasikan dan kondisikan dulu saja dengan pihak BJBR” pinta Triani mengherankan, karena sebagai abdi negara yang menjabat Kasi. Pendapatan di DPPKA Pemkot. Probolinggo, seharusnya Triani bersyukur atas pengungkapan fakta itu melalui media massa, tidak justru berlagak layaknya pejabat humas BJBR dengan meminta agar tidak diberitakan. (A’Az)
