Probolinggo, Memo Timur_Terkait ditemukannya indikasi manipulasi dan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh management Obyek Ekowisata BeeJay Bakau Resort (BJBR), yang berlokasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Kota Probolinggo, dengan modus operandi menjual karcis tanda masuknya (TM) tanpa ada legalitas berupa perforasi dari Bidang Pendapatan di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Pemkot Probolinggo, Serta fakta di lapangan ditemukan nomor seri tanda masuk (TM) ganda yang juga tidak terperforasi, dan nomor seri TM yng diperforasi ke DPPKA Pemkot Probolinggo dengan nomor seri tidak urut dan loncat-loncat.

Triani Prawanti, Kabid. Pendapatan DPPKA dan Joko, Kepala HRD BJBR

Pihak managemen BJBR, melalui Joko, Kepala HRD BJBR, ketika dikonfirmasi di kantornya, (Selasa, 12/1), melakukan perbuatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai upaya ‘membungkam’ kemerdekaan jurnalistik yang dijamin Undang-undang PERS, Nomor 40/tahun 1999, dengan cara memberikan amplop berisi uang sambil menerangkan bahwa permasalahan itu sudah terselesaikan dengan pihak Pendapatan di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset) dan tidak lagi perlu diberitakan.

“Pihak Dispenda (DPPKA, Red) sudah tahu hal ini, nanti akan hadir ke sini dan akan kami bayar kewajiban pajak kami, jadi permasalahan ini sudah selesai. Sehingga jangan diberitakan karena saya rasa tidak perlu lagi” kata Joko sambil menyodorkan amplop berisi uang. Kontan saja pemberian tersebut ditolak, mengetahui hal ini, buru-buru Joko meralat keterangannya, “Ini bukan suap, ini hanya uang pengertian kami kepada anda, karena anda sudah jauh-jauh meliput ke sini” rajuk Joko.

Ekowisata BJBR, Belum Aman untuk Pengunjung, Terutama Anak-anak

Di sisi lain, Triani Prawanti, Kabid Pendapatan DPPKA Kota Probolinggo, ketika dikonfrimasi di kantornya, (Selasa, 12/1), selain mengaku terkejut melihat Tanda Masuk BJBR tanpa ada perforasi, dugaan kuat adanya nomor seri ganda yang merupakan indikasi manipulasi dan penggelapan pajak mengatakan, “Saya tidak pernah mendapat informasi maupun koordinasi terkait penjualan karcis yang belum terperforasi itu dari pihak BJBR.” Triani juga menegaskan bahwa pihak BJBR terakhir memperforasi tiket masuk BJBR pada tanggal 5 Juni 2015 dengan nomer seri mulai 4000 sebanyak 20 bendel dengan rincian 100 tiket per bendelnya. “BJBR saat ini juga sedang meminta perforasi tanda masuk dengan nomor seri mulai 007001” lanjut Triani.

“Selama ini BJBR terhitung sebagai wajib pajak yang baik, pola penentuan pajaknya dengan system self assessment, dimana pihak wajib pajak berhak menghitung pendapatan, menentukan besarnya pajak yang harus dibayar serta melakukan pembayaran pajak sendiri tanpa dipungut” terang Triani. “Saya baru tahu kalo ada tiket tanpa perforasi dan kemungkinan bernomor seri ganda ini, saya akan segera ke BJBR untuk klarifikasi” imbuhnya.

Keterangan Triani ini menunjukkan kebohongan Joko, Kepala HRD BJBR yang mengatakan sudah berkordinasi dengan pihak DPPKA untuk menjual tiket tanpa perforasi tersebut. Lebih jauh, Triani juga kaget melihat fisik tiket yang ditunjukkan awak media ini, karena dianggapnya tidak sama. “Lho karcisnya tidak sama, BJBR cetak sendiri berarti ini ya” ungkapnya sambil mendokumentasikan TM milik Memo Timur yang dianggapnya cetakan BJBR sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Triani juga meminta kepada wartawan media ini agar tidak menulis dahulu dan berkoordinasi dengan pihak BJBR, “Jangan ditulis dulu ya mas, (wartawan Memo Timur, Red), koordinasikan dan kondisikan dulu saja dengan pihak BJBR” pinta Triani mengherankan, karena sebagai abdi negara yang menjabat Kasi. Pendapatan di DPPKA Pemkot. Probolinggo, seharusnya Triani bersyukur atas pengungkapan fakta itu melalui media massa, tidak justru berlagak layaknya pejabat humas BJBR dengan meminta agar tidak diberitakan. (A’Az)

Probolinggo, Memo Timur_Obyek Ekowisata BeeJay Bakau Resort (BJBR), yang berlokasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Kota Probolinggo, diimpikan untuk bisa menjadi icon pariwisata di Kota Probolinggo, sekaligus diharapkan mampu menjadi pilihan pendamping bagi Taman Wisata Nasional Bromo yang sudah meng-internasional.

Jalan jembatan di area hutan bakau tidak berpagar & Jaringan kabel berkekuatan tinggi

BJBR merupakan unit usaha dari bisnis entertainment terbesar di Probolinggo Raya (Kota dan Kabupaten) ini, pembangunanannya ternyata hanya setengah jalan dan terkesan dipaksakan untuk dibuka bagi pengunjung. Kenyataan ini dapat dilihat dari infrastruktur yang ada, meski sudah beroperasional sejak 2013, namun beberapa fasilitas penting untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung masih jauh dari normal, terutama pengunjung anak-anak.

Salah satunya adalah jaringan kabel listrik berkekuatan tinggi yang terhubung antar unit/ fasilitas di BJBR, seperti dari gardu induk ke Bungalow, ke Restoran Sea Food dan atau ke Cafe Tenda dan lainnya, masih nampak terpasang darurat dan sangat membahayakan, jauh dari standart aman, di beberapa titik masih memanfaatkan pohon-pohon bakau yang dilintasinya sebagai tiang penyangga.

Ekowisata BJBR Kuat Terindikasi Manipulasi & Gelapkan Pajak

Padahal, pohon bakau itu hidup yang berarti basah dan tumbuh di perairan, Kondisi basah dan perairan itu merupakan penghantar listrik yang baik dan jika terjadi keausan pada fisik kabel akan membahayakan pengunjung dari sengatan aliran listrik. Hal itu membuat M. Nur Istanto, salah satu rekanan bidang fisik Pemkot. Probolinggo, kembali angkat bicara.

“Sebatas yang saya lihat, jaringan kabel listrik di BJBR itu memang sangat rawan dan berbahaya bagi pengunjung, jika ada kabel yang aus, apalagi terputus, yang memungkinkan terjadinya kebocoran aliran listrik. Sudah pasti akan memakan korban, mengingat daerah itu dipenuhi tumbuhan bakau dan genangan air yang bisa menjadi penghantar listrik sempurna” Ujarnya setelah melihat langsung jaringan listrik di BJBR.

“Harus didalami lebih jauh, apakah jaringan kabel listrik itu dikerjakan oleh pihak PLN (perusahaan listrik negara) atau rekanan PLN yang sah dan profesional, atau mungkin oleh pihak pengembang dan management BJBR sendiri. Karena mereka harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas pengunjung karena kelalaian mereka” imbuhnya.

Selain itu, jalan penghubung antar fasilitas BJBR dalam bentuk jembatan, yang melintasi hutan bakau, terbangun di atas genangan air laut yang pasang, berketinggian sekitar 2 hingga 4 meter. Terlalu sempit dan tidak berpagar pembatas di sisi kiri dan kanannya, sehingga pengunjung, terutama anak-anak yang masih gemar berlari-larian, sangat rawan terjatuh dan terjerembab ke perairan hutan bakau yang tentunya juga sangat berbahaya. Belum termasuk bahaya dari kerawanan kekuatan jembatan itu sendiri dan binatang liar seperti ular.

Pada pekan padat pengunjung, event Natal 2015 dan tahun 2016 kemarin saja, ketika ribuan pengunjung memadati BJBR, tidak nampak adanya petugas keamanan di lintasan jalan-jembatan itu, atau di sekitar kolam pemandian, termasuk keberadaan tim Rescue yang bertugas menolong pengunjung yang mengalami kecelakaan, baik terjatuh di daratan maupun tenggelam di perairan.

Atas kenyataan rawannya keselamatan pengunjung BJBR ini, selain menyampaikan rasa prihatin yang tinggi, Sugeng, salah satu pengusaha hiburan dan tempat wisata senior di Jawa Timur, juga menyarankan agar pihak BJBR segera membenahi fasilitas yang masih membahayakan pengunjung, dan selama pembenahan berlangsung, BJBR secara kesadaran sendiri tutup sementara. Agar ke depan tercipta kenyamanan dan keamanan bagi pengunjungnya. (A’Az)

Lumajang, Memo_Untuk mengurangi kerusakan jalan di wilayah kabupaten Lumajang, baik itu jalan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kewenangan pemerintah Kabupaten Lumajang, kemarin pagi sekitar 08.00 hingga pukul 11.00 WIB., Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim Timur melakukan operasi muatan terhadap kendaraan angkutan barang.

Dalam operasi yang berlangsung selama 3 jam, di Jalan Raya Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang dengan melibatkan petugas dari Dishub Kabupaten Lumajang, Sat Lantas Polres Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang, serta Pengadilan Negeri Lumajang. Tidak sedikit kendaraan angkutan barang yang terjaring dalam operasi itu.

Kepala UPT Dinas Perhubungan Jawa Timur wilayah Kabupaten Lumajang, Jember dan Bondowoso, Agus Wijaya saat dikonfirmasi melalui via telepon menyampaikan operasi pembatasan muatan terhadap kendaraan angkutan barang bertujuan agar semua kendaraan angkutan barang tertib dan mentaati batasan maksimal muatan, sesuai dengan besar kecilnya kendaraan.

Melalui operasi muatan ini, diharapkan semua kendaraan angkutan barang bisa mematuhi aturan dan ketentuan yang ada, khususnya batasan maksimal muatan. Kalau dulu selalu membawa muatan melebihi kapasitas, mulai besok tidak lagi.

”Semua kendaraan yang melanggar terhadap batasan muatan dan terjaring dalam operasi gabungan, maka diambil tindakan tegas dengan surat tilang dan langsung sidang di tempat. Kami harap operasi ini terus dilakukan oleh Dishub Kabupaten Lumajang. Selain untuk menertibkan, juga mengurangi kerusakan jalan,” papar Agus Wijaya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang, Rochani menambahkan, operasi muatan ini akan terus dilakukan oleh jajaran Dishub Kabupaten Lumajang  bersama Satlantas Polres Lumajang dengan sasaran operasi tetap di wilayah Kecamatan Kedungjajang.

“Kendaraan yang terjaring dalam operasi muatan ini, tidak hanya diperiksa kelebihan muatannya saja, melainkan juga akan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya juga. Jika batasan muatannya melebihi kapasitas, maka akan diturunkan. Kalau buku kirnya, SIM atau pajak kendaran mati, kendaraan kami amankan,” ungkapnya.

Ketua RT 17 Ngambang di Sungai

Masih kata Rochani, melalui operasi muatan ini pihaknya bisa mengetahui berapa banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan barang, baik itu milik perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang maupun yang di luar kabupaten Lumajang.

“Kendaraan angkutan barang yang kedapatan membawa muatan melebihi batasan maksimal, tidak ada pilihan kecuali ditindak tegas. Saya harap para sopir atau perusahaan juga memikirkan atas kondisi jalan ini,” pungkas Rochani. (cho)

Lumajang, Memo_Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) melalui staf Bidang Konsulat, Hermawan Abid, pada Kamis (28/5), pagi kemarin, mendatangi rumah duka almarhumah Winarti yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun. Kunjungannya pagi itu tak lain adalah, untuk memberikan ucapan bela sungkawa serta membantu menyiapkan administrasi untuk kepulangan jenazah dari Kairo Mesir ke Indonesia.

“Kunjungan kami kesini, tak lain hanya ingin mengucapkan rasa prihatin dan bela sungkawa atas meninggalnya korban. Selain itu, kedatangannya ke rumah duka adalah untuk mengkroscek, guna untuk membantu kepengurusan adsminitrasi dan kelengkapan dari data-data almarhumah,” terangnya kepada sejumlah wartawan yang meliput kedatangannya pagi itu.

Dijelaskan pula, dalam mengurus kepulangan jenazah almarhumah dari Kairo Mesir ke Indonesia masih mendapati beberapa kendala. Pasalnya, kematian korban bukan karena sakit namun karena tindak kejahatan. Sehingga, pihak kepolisian setempat masih membutuhkan jenazah korban sebagai bahan penyelidikan atas kasus pembunuhan itu.

Menurut informasi kepolisian setempat kata Hermawan, pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Sampai saat ini, polisi masih terus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari hasil keterangan pelaku, sebelum dibunuh, korban sempat diracun melalui minuman.

Pada saat beraksi, pelaku mendapati korban masih belum tidur dan berekeliaran di dalam rumah. Dari situlah, pelaku kesal akhirnya berusaha meracuni korban melalui minumannya. “Karena saat dikasih racun tidak mati, lantas korban dibunuh oleh pelaku di dalam kamarnya,” paparnya.

Sedangkan untuk motif dari aksi pembunuhan itu sendiri sudah jelas yaitu, aksi perampokan yang sasarannya adalah majikan korban sendiri. Meskipun demikian, pihak Kemenlu berjanji akan segera memulangkan jasad korban ke Indonesia.  “Kami berupaya agar jasad korban segera diterbangkan ke Indonesia,” pungkasnya.

600 Karyawan WCN jadi Pengangguran?

Sebelumnya, suasana duka, masih menyelumuti keluarga Winarti (41), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Krajan, Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun yang ditemukan tewas di dalam kamar rumah majikannya di Kairo Mesir pada Minggu (24/5), pagi kemarin. Hingga sekarang, pihak keluarga masih menunggu kepulangan jenazah almarhum.

“Tadi malam, kami menggelar tahlilan hari ketiga,” terang Widayani (35), salah satu adik korban kepada Memo Timur Rabu (27/5), pagi kemarin. Menurutnya, pihak keluarga baru mendengar kalau korban meningal dunia setelah mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Kairo Mesir. (tri)

Lumajang, Memo_Membludaknya kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua  di wilayah Kabupaten Lumajang, sejak setahun terakhir ini membuat para sopir angkutan dalam kota kelimpungan dibuatnya.

Jika dulu penghasilan para sopir angkutan dalam kota, setiap hari bisa dipastikan antara 40 hingga 50 ribu perhari, kini tidak lagi. Sejak setahun terakhir ini para sopir berpenghasilan antara 20 hingga 25 ribu perhari. Terkadang para sopir harus menanggung kerugian untuk membayar setoran pada juragan, selaku pemilik kendaraan angkot karena sepi penumpang.

“Kalau dulu Mas, penumpang umum dan anak sekolah membludak. Tiga kali narik saja, saya bisa memenuhi uang setoran. Sekarang, penumpang umum dan anak sekolah rata-rata sudah menggunakan kendaran sendiri, meski muter Lumajang Wonorejo hingga 5 kali narik, ya untung-untungan cukup buat setoran Mas,” ungkap Siono salah satu sopir angkot.

Berkurang penumpang tidak hanya karena membludaknya kendaraan pribadi saja, tetapi juga disebabkan karena bus jurusan Surabaya-Kencong-Ambulu-Jember diperbolehkan masuk melalui jalur kota.

”Andai Bus itu tidak masuk jalur kota, insalloh nasib angkutan dalam kota tidak separah ini. Penumpang sangat sepi Mas, untuk mendapat uang setoran saja sulitnya setengah mati. Saya mohon pemerintah segera mengambil langkah, agar bus tidak masuk jalur kota melainkan melalui jalur Jalan Lintas Timur (JLT),” pungkas Siono.

Mulin juga menambahkan, apabila pemerintah bisa memberlakukan bus tidak masuk jalur kota, kemungkinan besar para penumpang yang hendak bepergian jauh seperti mau ke  Probolinggo, Malang atau ke Surabaya dapat dipastikan akan menggunakan jasa angkot.

 “Selama ini para penumpang dalam kota yang hendak bepergian jauh, rela menunggu bus di jalur kota, meski harus lama. Saya berharap Bapak Bupati Lumajang segera memikirkan nasib sopir angkot dengan membuat peraturan agar bus tidak masuk jalur kota,” tegas Mulin.

Banting Stir, Truk Masuk Sungai

Sementara itu, Bupati Lumajang Drs. H. As’AT Malik belum berhasil dikonfirmasi oleh Memo terkait keinginan dan harapan para sopir angkot, khusus dalam kota agar bus tidak lagi masuk jalur kota. ”Maaf Bapak Bupati masih ada rapat kerja, rekan-rekan bisa menemui besok pagi saja,” tutur salah satu staf yang tak mau namanya dikorankan. (cho)