Lumajang, Memo_Diduga ada pinjaman fiktif di KPRI Wira Bhakti Lumajang dan nilainya menembus angka hingga milyaran rupiah, satu persatu pengurus KPRI Wira Bhakti di era kepemimpinan Iskandar Dkk diperiksa oleh penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polres Lumajang.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Heri Sugiono, kepada sejumlah media mengatakan, beberapa minggu kemarin pihaknya mendapat pengaduan dugaan penyimpangan dana di KPRI Wira Bhakti Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan modus pinjaman fiktif dan besaran dananya mencapai 1, 5 Milyard.

Untuk memastikan kebenaran isi surat pengaduan itu, pihaknya menunjuk Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polres Lumajang, untuk melakukan penyelidikan secara intensif, dimulai turun ke lapangan serta mengundang semua pengurus KPRI Wira Bhakti di era Kepemimpinan Iskandar Dkk dengan harapan bisa memperoleh petunjuk dan bukti dugaan penyimpangan itu.

“Sampai saat ini sudah belasan pengurus KPRI Wira Bhakti yang kami undang untuk dimintai keterangan, terkait pinjaman Fiktif itu. Kami belum berani menyimpulkan apakah ada penyimpangan atau tidak, karena masih banyak yang akan kami undang untuk dimintai keterangan mas,” ungkap Hari Sugiono .

Masih kata Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Heri Sugiono, apabila dalam proses penyelidikan nanti ditemukan adanya penyimpangan, meski jumlahnya tidak sama seperti yang tertulis pada pengaduan yang dilakukan oleh Paiman Dkk itu, pihaknya berjanji akan menaikkan proses penyelidikan menjadi proses penyidikan dan tentunya akan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya.

“Apabila dalam proses penyelidikan nanti ditemukan adanya penyimpangan, tentu siapa yang harus bertanggungjawab kami proses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku, siapapun mereka. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media, kami tidak mengenal istilah tebang pilih,” pungkas Heri Sugiono.

Sekedar diketahui, sebelumnya kasus dugaan penyalahgunaan dana di KPRI Wira Bhakti Lumajang ini kembali mencuat setelah mantan pengurus dan pengurus saling lapor ke pihak penegak hukum, banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Koprasi milik Pemkab Lumajang ini, terutama soal dana fiktif yang mencatut beberapa nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kalangan Pemkab Lumajang, padahal setelah ditelusuri oleh beberapa pihak, ternyata nama-nama yang tercacut, bersikeras namanya tidak pernah meminjam uang ke Koprasi itu.

3 Pasangan Haram Berhasil Dijaring

Salah satunya seperti yang diutarakan Tondik salah satu PNS di Dinas Pertanian Lumajang, dia mengaku risih dan malu setelah namanya dicatut tetapi faktanya dirinya tidak pernah meminjam, apalagi menerima dana itu, “Saya ini kaget dulu mas, kok bisa nama saya tercatut di situ, padahal saya gak pinjam,“ tuturnya waktu itu. (cho)

Admin Cs 12:49:00 Trendy Magz Bandung, Indonesia